Jelaskan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penegakan Ham Di Indonesia
Jelaskan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penegakan Ham Di Indonesia – Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemaparan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Landasan Hukum Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Peran Masyarakat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia
Jelaskan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penegakan Ham Di Indonesia
Untuk menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia, ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dialihkan dan disembunyikan dengan alasan apapun, merupakan kewajiban semua pihak, terutama negara, untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. PPKN KELAS XI
Soal Uts Ppkn 2017
Menurut undang-undang no. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, didukung dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan segala sesuatu demi kehormatan dan keadilan. perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pendapat politik, atau asal sosial atau kebangsaan. HAM tidak boleh dilanggar.
Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh individu atau oleh lembaga negara atau lembaga lain terhadap hak asasi manusia
8 FAKTA!!! Orang dilarang mengambil nyawa orang lain, namun saat ini banyak terjadi pembunuhan. Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan/kemerdekaan, namun faktanya anda sering mendengar berita tentang penculikan, pemerkosaan, pelacakan, perbudakan atau diskriminasi.
Kak Tolong Dijawab Kak
Pasal 28 B : Pasal 28 C : Pasal 28 D : Pasal 28 E : Pasal 28 F : Pasal 28 G : Pasal 28 H : Pasal 28 I : Pasal 28 J :
Melindungi kehidupan dan kehidupan (Pasal 28A) ** wajib menghormati hak orang dan pihak lain serta menghormati batasan hukum (Pasal 28J) ** untuk membentuk keluarga, keturunan dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ) ** mengembangkan dan memajukan diri serta memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 28C) ** tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif (Pasal 28I) ** HAK ASASI PENGAKUAN yang sama di depan hukum, hak hak atas pekerjaan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D) ** untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28H) ** perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta kemerdekaan dari penyiksaan (Pasal 28G) ** kebebasan beragama, berkeyakinan, memilih kewarganegaraan, memilih negara tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E ) ** berkomunikasi dan bergaul dapatkan informasi (Asal 28F) **
Diskriminasi pembatasan, pelecehan/pengecualian yang didasarkan langsung atau tidak langsung pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, suku, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan dan politik. Penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau pernyataan dari seseorang atau orang ketiga.
Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam kehidupan manusia. Contoh: pembunuhan, penyiksaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dll. Pelanggaran HAM ringan Pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan nyawa manusia, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditangani. Contoh: kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja.
Pengertian Ham (hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli
Kejahatan genosida : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik atau agama dengan cara : a. membunuh anggota kelompok, b. menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, c. menciptakan kondisi kehidupan bagi kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisiknya baik sebagian maupun seluruhnya. D. menetapkan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. e. pemindahan paksa anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Contoh: Pemusnahan orang Yahudi oleh Nazi, pemusnahan orang Armenia oleh orang Turki, dll.
Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau sewenang-wenang lainnya. perampasan kebebasan fisik yang melanggar (prinsip) ketentuan utama hukum internasional, dan penyiksaan. Contoh: pembantaian, perbudakan dan penindasan oleh Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia II – pembantaian kaum Syiah selama pemerintahan Saddam Hussein di Irak.
1986 Deportasi, penyitaan, dan pemusnahan ahli penyakit kaki dari Jakarta 1993 Pembunuhan aktivis buruh perempuan Marsinah, 8 Mei 1993 3. Kerusuhan Situbondo, puluhan rumah ibadah dibakar 4. Pembantaian tersangka santet di Jawa Timur 1999
Peristiwa Aceh (1990) Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah memakan banyak korban, baik dari aparat keamanan maupun dari warga sipil yang tidak bersalah. Peristiwa di Aceh diduga disebabkan oleh unsur politik dimana ada beberapa pihak yang menginginkan Aceh merdeka. Penculikan aktivis politik (1998) Terjadi peristiwa penghilangan paksa (penculikan) aktivis, menurut data Kontra, ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dibebaskan dan 13 lainnya masih hilang). Rasti Munir (Aktivis HAM)
Narasi Pembela Ham Berbasis Korban
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa tewas dan puluhan luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada November 1998 (17 warga sipil tewas) dan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 (1 mahasiswa tewas dan 217 orang luka-luka). Kasus Poso (1998 – 2000) Di Poso terjadi perkelahian yang menelan banyak korban yang diakhiri dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di wilayah Dati II Poso. Kasus Dayak dan Madura (2000) Terjadi pertikaian antara suku Dayak dan Madura (konflik etnis) yang juga memakan banyak korban di kedua belah pihak.
Kenyataannya, orang cenderung lupa diri, bahwa ada orang di sekitarnya yang memiliki kedudukan yang sama dengannya. Namun dalam keserakahannya, orang sering melanggar hak asasi orang lain dengan alasan yang tidak jelas.
Faktor internal dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang bersumber dari pelaku pelanggaran HAM. Contoh: – Sikap egois/terlalu mementingkan diri sendiri – Rendahnya kesadaran akan HAM – Intoleransi Faktor eksternal Faktor di luar manusia yang mendorong seseorang/kelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM, Contoh: – Penyalahgunaan kekuasaan – Ketidaktegasan aparat penegak hukum – Penyalahgunaan teknologi – Kemauan sosial dan ekonomi yang tinggi
Mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 (7 Juni 1993) Dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), 23 September 1999. Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2002 tentang Cara Melindungi Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pembentukan Pengadilan HAM MGMP PKN PPPK PETRA
Wabah Covid 19 Bukan Alasan Untuk Mengorbankan Ham Dan Demokrasi
Berpartisipasi dalam sosialisasi UU No. 39 Tahun 1999 melalui temu pemuda, PKK, dll. Keberanian menyampaikan laporan pelanggaran HAM. Keberanian menjadi saksi terhadap kasus pelanggaran HAM.
Di dalam masyarakat: – Tidak menegur pengemis – Di dalam berbangsa dan bernegara: – Memahami dan melaksanakan setiap instrumen HAM yang berlaku Di dalam keluarga: – Menghormati dan menyayangi adik-adik – Di lingkungan sekolah: – Jangan memaksakan kehendak kepada teman. atau guru
25 PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Hukum acara yang digunakan di Pengadilan HAM adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU No. 26 Tahun 2000 (lex specialis derogat lex generalis). Proses penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
26 INVESTIGASI Investigasi dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM Kotamadya). Hal ini bertujuan untuk objektivitas hasil investigasi, jika dilakukan oleh lembaga independen. Dalam penyidikan, penyidik berwenang untuk: Melakukan penyidikan dan memeriksa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menurut sifat atau luasnya patut diduga adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang pelanggaran HAM yang berat dan meminta informasi dan bukti Memanggil pengadu, korban atau pihak pengadu untuk meminta dan mendengar bukti Memanggil saksi untuk dimintai bukti Meninjau dan mengumpulkan informasi di tempat kejadian dan di tempat lain bila dipandang perlu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk membuat keterangan tertulis atau memperlihatkan surat-surat yang disyaratkan sesuai dengan aslinya Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan dan penyitaan, pemeriksaan setempat, pemeriksaan ahli yang berkaitan dengan penyelidikan.
Sebutkan Dasar Dasar Hukum Ham Di Indonesia
27 INVESTIGASI Investigasi terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penyidik ad hoc adalah:
Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling banyak 65 tahun Lulusan dengan gelar sarjana hukum atau lulusan lain yang memiliki keahlian di bidang hukum. Sehat jasmani dan rohani Berwibawa, jujur, adil dan santun Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia
29 Lanjutan….. Penyelidikan selesai paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil penyidikan dan pengumuman lengkap oleh penyidik. Penyidikan dapat diperpanjang selama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan yurisdiksinya dan dapat diperpanjang selama 60 hari lagi. Jika penyidikan tidak selesai dalam waktu tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan perintah untuk menghentikan penyidikan.
30 PRAKTIK Penuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama dengan syarat untuk diangkat menjadi penyidik ad hoc. Penuntutan pidana dilakukan selambat-lambatnya 70 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyidikan.
Penerapan Hak Asasi Manusia Bagi Pelajar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Dan Undang Undang Ite
Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang hakim di Pengadilan HAM.
Upaya pemerintah dalam penegakan ham, upaya penegakan ham oleh masyarakat, upaya penegakan ham di indonesia, jelaskan upaya pemerintah dalam penegakan ham, upaya pemerintah dalam menegakkan ham, jelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia, upaya preventif dalam penegakan ham, upaya penegakan ham melalui pencegahan, jelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan ham, peran masyarakat dalam upaya penegakan ham, upaya penegakan ham, bagaimana upaya penegakan ham di indonesia
No Comments